AKUNTABILITAS SOSIAL PADA PEMERINTAHAN LOKAL (STUDI TERBENTUKNYA AKUNTABILITAS SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN KALISORO KECAMATAN TAWANGMANGU).

Catur Wulandari. S241208003. 2015. AKUNTABILITAS SOSIAL PADA PEMERINTAHAN LOKAL (STUDI TERBENTUKNYA AKUNTABILITAS SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN KALISORO KECAMATAN TAWANGMANGU). Tesis. Pembimbing I: Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si, Pembimbing II: Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos, M.Si. Program Studi Magister Administrasi Publik. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

ABSTRAK

Reposisi administrasi publik telah menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan akuntabilitas, diantaranya diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara No. 26/KEP/M.PAN/2/2004, juga mengatur tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dan beberapa regulasi lain. akuntabilitas merupakan alat dan tujuan yang ingin dicapai dalam reformasi administrasi. Ketika akuntabilitas ini tidak berjalan maka masyarakat mempunyai kekuatan untuk mendesakkan akuntabilitas yang disebut dengan akuntabilitas sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas sosial serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian grounded teori. Penelitian dengan pendekatan kualitatif karena menekankan proses dan makna. Sedangkan penggunaan grounded teori ditujukan untuk mengembangkan teori akuntabilitas sosial dan mengangkat realita empiris menjadi sebuah teori. Analisis data menggunakan pengodean (koding) terbuka dan tertutup.

Akuntabilitas Sosial masyarakat Kelurahan Kalisoro terbentuk sebagai hasil penilaian masyarakat terhadap pemerintah atau pemimpin. Penilaian ini kemudian membentuk akuntabilitas sosial dengan tuntutan pergantian Lurah.  Proses atau elemen yang membentuk akuntabilitas sosial adalah: a) Adanya titik masuk berupa kemampuan pemimpin; b) Kemampuan mengolah dan menyampaikan pada pemimpin; c) Dukungan dari masyarakat; d) Penyampian tuntutan dengan media demonstrasi, negosiasi, dan forum evaluasi kinerja; e) Adanya respon dari pemerintah, meskipun tidak membangun mekanisme tertentu; f) Hasil yang dicapai dari akuntabilitas secara tidak langsung menjadi media kontrol dalam perbaikan kinerja pemerintah. Faktor yang mempengaruhi adalah Pertama, kurangnya kemampuan penyelenggara negara untuk melaksanakan pemerintahan yang demokratis (democratic governance) meskipun secara umum sistem pemerintahan sudah mulai terbuka. Kedua, karakter warga negara atau masyarakat, yaitu kapasitas masyarakat untuk mengelola masyarakat sendiri dan potensi yang ada pada masyarakat serta menyampaikan pada pemerintah.

Saran yang diberikan adalah revisi Kepmenpan No.26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang juknis transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik, amandemen UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, revisi PP No. 07 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, Pemerintahan Kelurahan perlu melakukan perubahan pola pelayanan publik yang lebih humanis dan menekankan pelayanan sosial, Membuat  forum pertemuan rutin dengan masyarakat setiap bulan.

Keywords: reformasi administrasi, akuntabilitas sosial, pemerintaham local

 

Catur Wulandari. S241208003. 2015. SOCIAL ACCOUNTABILITY IN LOCAL GOVERNMENT (STUDY OF SOCIAL ACCOUNTABILITY CONFORMATION IN KALISORO DISTRICT TAWANGMANGU SUBDISTRICT). Thesis. Supervisor: I: Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si, Supervisor II: Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos, M.Si. Master of Public Administration Study Program. Postgraduate Program Sebelas Maret University Surakarta.

ABSTRACT

Public administration reposition has put the society as an important actor in the performance of public service. The goverment has an obligation to give accountability  in the execution of public service as regulated in the Decree of the Minister of state for Administrative Reform No. 63/KEP/ M.PAN/7/2003 on General Guidelines for the Implementation of Public Service, Decree of Minister of State for Administrative Reform No.26/KEP/M.PAN/2/2004, also regulates the technical instructions for transparency and accountability of public services and some other regulations. Accountability is a means and objectives to be achieved in the administrative reform. When accountability is not running well then the public has the power to impose accountability called social accountability.

The purpose of this study was to measure the social accountability as well as the factors that influence it. This study used a qualitative approach and uses type of research grounded theory. Research with a qualitative approach because it emphasizes on the process and meaning. While the use of grounded theory is intended to develop a theory of social accountability and lift up the empirical reality into a theory. The analysis of data use open and close encoding (coding).

Social Accountability of Kalisoro society communities formed as a result of the public vote against the government or leaders. This assessment then formed social accountability with the demands of headman succession. Process or elements that make up the social accountability are: a) Entry point in the form of leader’s ability; b) The ability to process and deliver public demands to the leader; c) Support from the society; d) Claim delivery with the use of media demonstration, negotiation, and work evaluation forum; e) Response from the government, although it does not establish a specific mechanism; f) The outcome of accountability indirectly becoming a media control in the improvement of government performance. Factors that influence are: First, the lack of ability of state officials to implement democratic governance although in general the system of government has begun to open.  Second, the character of the citizens or the public, that is the capacity of society to manage their own society and the potential that exists in society and then deliver it to the government.

Advice that is given is the revision of Kepmenpan No.26/KEP/M.PAN/2/2004 on guidelines for transparency and accountability of public services, the Law Amendment No. 25 Year 2009 on Public Service, the revised PP 07 Year 2005 about the Disctrict, the Disctrict Government need to make changes in the pattern of public service to be more humanist and emphasize on the social services, then they also need to make a regular forum with the society every month so their aspiration can be accomodated.

Keywords: administrative reform, social accountability, local goverment

Syarat Wisuda

Persyaratan Wisuda

Kalender Akademik Tahun Akademik 2015/2016

kalender akademik tahun 2015-2016

Syarat Ujian Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik

persyaratan ujian tesis dapat diunduh disini

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN (Kasus; Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Pasca Diberlakukannya Kartu Perlindungan Sosial di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar)

ABSTRACT

 

UTIK, S241308012, EVALUASI PELAKSANAAN  PROGRAM RASKIN (Kasus; Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin  Pasca Diberlakukannya Kartu Perlindungan Sosial di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar), TESIS, Pembimbing I : Drs. Sudarmo, MA, PhD, Pembimbing II : Dr. Argyo Demartoto, Msi, Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pasca sarajana Universitas Sebelas maret, Surakarta. 2015. 101 Halaman.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan berbagai program, salah satunya adalah program beras untuk masyarakat miskin. Program ini sudah dilaksanakan sejak 15 tahun yang lalu. Namun sejak tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kartu perlindungan sosial sebagai upaya untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program raskin pasca diberlakukannnya Kartu perlindungan Sosial (KPS) di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Ini dilakukan dengan mendiskripsikan bagaimana proses implementasi berlangsung, hambatan apa yang muncul serta dampak sosial, psikologis maupun administratif apa yang ditimbulkan dari proses pelaksanaan raskin paska dikeluarkannya KPS tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan  menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Adapun kasus yang dipilih di kecamatan Karanganyar khususnya di Kalurahan Delingan, Gayamdompo dan Gedong. Ketiga kelurahan tersebut dipilih karena merupakan   kelurahan dengan jumlah penerima manfaat/ sasaran kebijakan   terbanyak di Kecamatan Karanganyar. Data dikumpulkan dari beberapa narasumber yang dipilih secara purposive, dengan menggunakan tehnik wawancara, focus group discusion, observasi dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan tehnik analisis interaktif dari Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program raskin di Kecamatan Karanganyar, khususnya di kelurahan Delingan, Gayamdompo dan Gedong    paska diberlakukannya Kartu Perlindungan sosial belum  berjalan sesuai dengan juklak dan juknisnya. Para pelaksana cenderung mempertimbangkan kondisi riil yang ada dibandingkan dengan upaya mematuhi apa yang ada dalam juklak dan juknis.  Ditemukan berbagai hambatan dalam melaksanakan raskin tersebut diantaranya adalah hambatan yang bersumber dari kurang jelasnya standar aturan pelaksanaan, kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, proses komunikasi yang kurang efektif serta kurangnya konsistensi dari para pelaksana. Disamping itu pelaksanaan program raskin juga berdampak baik secara sosial, psikologis maupun administratif. Hambatan dan dampak yang timbul  tersebut lebih banyak disebabkan karena kurang validnya data penerima manfaat yang ada,  yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Kata kunci : Evaluasi Pelaksanaan, Raskin, KPS

ABSTRACT

Utik, S241308012, EVALUATION OF RASKIN PROGRAM IMPLEMENTATION (Case; Raskin Program Implementation for Poor Households Post-enactment of Social Security Card in District Karanganyar, Karanganyar),  Supervisor I: Drs. Sudarmo, MA, PhD, Supervisor  II: Dr. Argyo Demartoto, MSi, Thesis :  Post Graduate Program of Sebelas Maret University.  2015. 122 Pages.

In order to reduce poverty, the government launched various programs, one of which is rice for the poor (Raskin) program. This program has been implemented since 15 years ago. However, since 2013 the government issued Social Protection Cards (KPS) as an effort to accelerate poverty reduction. This study was aimed to evaluate the process of Raskin program implementation after the issuance of KPS in KecamatanKaranganyar, KabupatenKaranganyar. This study was conducted by describing how the implementation process takes place, what obstacles appear as well as any social, psychological and administrative effects arising from the implementation of Raskin after the issuance of KPS.

This research was a descriptive study using qualitative approach with case study design. The cases were chosen in KecamatanKaranganyar particularly in KelurahanDelingan, Gayamdompo and Gedong, considering the biggest number of beneficiaries recorded. Data were collected from several sources that were purposively selected, by using interview, focus group discussion, observation and document study techniques. Data analysis was conducted by using interactive analysis technique of Miles and Huberman.

This study inferred that Raskin program in KecamatanKaranganyar, particularly in Kelurahan Delingan, Gayamdompo and Gedong after the issuance of KPS has not been implemented in accordance with the guidelines. The implementers tend to consider the real conditions in societyrather thanobey with the operational and technical guidelines. Many obstacles were found in Raskin implementation process, includingthe lack of clarity that comes from standard rules of implementation, lack of quality and quantity of human resources, lack of effective communication process as well as the lack of consistency of the implementers. Besides, the implementation of Raskin program also impacted socially, psychologically and administratively. Barriers and effects that arisingwere more due to lack of data validityfrom the beneficiaries, which was not in accordance with the real conditions.

 Keywords : Evaluation of theimplementation, rice for the poor (Raskin), Social Protection Card (KPS)

Analisis Perspektif Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Kajian Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsivitas Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta)

Abdul Razaq,  NIM : S241308001, 2015, Analisis Perspektif Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Kajian Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsivitas Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta). TESIS. Pembimbing I : Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D, II : Dr. Didik G. Suharto, S.Sos., M.Si. Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

ABSTRAK

Tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas sebagai bagian dari nilai-nilai good governance bagi partai politik tidak dapat dihindari. Partai politik sebagai organisasi publik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, penyerap, merumuskan, dan mengagregasikan kepentingan masyarakat, partisipasi dan rekrutmen politik. Partai politik dalam menjalankan fungsinya tidak semata terkait manajemen, SDM, namun juga sumber dan pengelolaan keuangan partai. Salah satu sumber keuangan bagi partai politik adalah  bantuan dari pemerintah melalui APBN/APBD. Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas dan transparansi Partai Demokrat DIY dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2011-2013 serta responsivitas dalam memberikan pelayanan informasi keuangan kepada stakeholders.

Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan analisis model interaktif Miles dan Huberman dengan fokus DPD Partai Demokrat DIY yang dipilih secara purposive area, dengan pertimbangan pada Pemilu 2009 memperoleh suara 18,64% (290.552 suara) dengan 10 anggota DPRD DIY, sedangkan pada Pemilu 2014 sebanyak 6,65% (136.876 suara) dengan 2 anggota DPRD DIY. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan informan pengurus, kader, dan konstituen partai. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi partisipatif, indept interview dan dokumentasi. Sedangkan validitas data menggunakan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan resposivitas Partai Demokrat DIY rendah dan belum sesuai dengan harapan pengurus, kader dan konstituen partai. Akuntabilitas atas laporan pertanggungjawaban keuangan partai belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan mekanisme partai dan terdapat catatan hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban keuangan. Belum ada aturan teknis pelaksanaan atas transparansi pengelolaan keuangan partai dan laporan keuangan partai tidak disampaikan dalam rapat pengurus dan hanya diketahui ketua dan bendahara. Keluhan pengurus, kader dan konstituen partai sebatas ditampung dan belum ada tindaklanjut atas keluhan yang dimaksud, bahkan rapat pengurus dengan agenda khusus terkait keluhan belum pernah dilaksanakan, dan tindaklanjut atas keluhan tersebut tergantung pimpinan partai, ketersediaan dana, kondisi politik lokal dan kesesuaian dengan program DPP Partai Demokrat.

Kata kunci  :  keuangan partai politik, Partai Demokrat, akuntabilitas, transparansi, responsivitas

Abdul Razaq, NIM : S241308001, 2015,  Analysis of Perspectives of Good Governance in Financial Management of Political Parties (Study of Accountability, Transparency, and Responsiveness Democrats Special Region of Yogyakarta). THESIS. Supervisor I: Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D, II: Dr. Didik G. Suharto, S. Sos., M.Sc. Master of Public Administration, Graduate Program, University of March Surakarta.

ABSTRACT

 Demands for accountability, transparency, and responsiveness as part of the values of good governance for a political party cannot be avoided. Political parties as public organization serves as a means of political education, absorbent, formulate, and aggregate interests of the community, participation and political recruitment. Political parties are not alone in carrying out its functions related management, human resources, but also resources and financial management of the party. One source of finance for political parties is help from the government through the APBN/APBD. This study aimed to analyze the accountability and transparency of the Democratic Party DIY in the financial management of funds sourced from the 2011-2013 fiscal year budget and responsiveness in providing financial information services to stakeholders.

 This qualitative descriptive study using analysis of Miles and Huberman interactive model with focus DPD Democratic Party DIY purposively selected area, with consideration of the 2009 elections to obtain sound 18.64% (290 552 votes) with 10 legislators DIY, whereas in the 2014 election as 6 , 65% (136 876 votes) with two legislators DIY. The sampling technique was done by purposive sampling, with informants’ officials, cadres and party constituents. Data were collected through participant observation, in-depth interviews and documentation. While the validity of the data using triangulation of data sources.

The result showed that accountability, transparency and the Democratic Party DIY resposivitas low and does not meet the expectations of management, cadres and party constituents. Accountability for financial accountability report is not maximized parties carried out in accordance with the mechanism of the party and there is a record of audit reports on the financial accountability report. There has been no implementation of the technical rules on the transparency of financial management of the party and the party’s financial statements are not presented in a board meeting and only known to the chairman and treasurer. Complaint management, cadres and party constituents extent accommodated and there has been no follow up complaints referred to, even board meeting with a specific agenda related complaints has not been implemented, and follow up the complaint the party leadership depends, availability of funds, local political conditions and compliance with program DPP Democratic party.

Key Words   :  finance political parties, the Democratic Party, accountability, transparency, responsiveness

Analisis Perspektif Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Kajian Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsivitas Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta)

Abdul Razaq,  NIM : S241308001, 2015, Analisis Perspektif Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Kajian Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsivitas Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta). TESIS. Pembimbing I : Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D, II : Dr. Didik G. Suharto, S.Sos., M.Si. Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

ABSTRAK

Tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas sebagai bagian dari nilai-nilai good governance bagi partai politik tidak dapat dihindari. Partai politik sebagai organisasi publik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, penyerap, merumuskan, dan mengagregasikan kepentingan masyarakat, partisipasi dan rekrutmen politik. Dalam menjalankan fungsi tersebut tidak semata terkait manajemen, SDM, namun juga sumber dan pengelolaan keuangan partai. Salah satu sumber keuangan bagi partai politik adalah  bantuan dari pemerintah melalui APBN/APBD. Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas dan transparansi Partai Demokrat DIY dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2011-2013 serta menganalisis responsivitas Partai Demokrat DIY dalam memberikan pelayanan informasi keuangan kepada stakeholders.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis model interaktif Miles dan Huberman. DPD Partai Demokrat DIY dipilih secara purposive area, karena dalam Pemilu 2009 memperoleh suara 18,64% (290.552 suara) dengan 10 anggota DPRD DIY, sedangkan dalam Pemilu 2014 memperoleh suara 6,65% (136.876 suara) dengan 2 anggota DPRD DIY.Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling pada stakeholders Partai Demokrat DIY, dengan informan pengurus partai, kader, dan konstituen. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi partisipatif, indept interview dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan resposivitas Partai Demokrat DIY rendah dan belum sesuai dengan harapan pengurus, kader dan konstituen. Akuntabilitas atas laporan pertanggungjawaban keuangan partai belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan mekanisme partai dan terdapat catatan hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban keuangan. Belum ada aturan teknis pelaksanaan atas transparansi pengelolaan keuangan partai, laporan keuangan partai belum pernah disampaikan dalam rapat partai dan hanya diketahui ketua dan bendahara. Keluhan dari pengurus, kader dan konstituen sebatas ditampung dan belum pernah diadakan rapat khusus dengan agenda tindak lanjut atas keluhan tersebut serta tindaklanjut tergantung pimpinan partai, ketersediaan dana, kondisi politik lokal dan kesesuaian dengan program DPP Partai Demokrat.

Kata kunci  :  keuangan partai politik, Partai Demokrat, akuntabilitas, transparansi, responsivitas

Jadwal Heregistrasi Semester Februari – Juli 2015

klik disini

Hambatan Implementasi E-Government Dalam Pelayanan (Studi Kasus Penerapan Program SIAKAD DI STAIN Ponorogo)

NUR RAHMAWATI HAMIDAH.  S241008016. 2014. Hambatan Implementasi E-Government Dalam Pelayanan (Studi Kasus Penerapan Program SIAKAD DI STAIN Ponorogo). TESIS. Pembimbing I: Dr. Widodo Muktiyo, M.Com. Pembimbing II: Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si. Program Studi Magister Administrasi Publik. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Implementasi E-Government Dalam Pelayanan khususnya dalam penerapan Program SIAKAD Di STAIN Ponorogo. Secara deskriptif akan disajikan bagaimana  e-Government  yang menjadi kebijakan nasional sejak dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 diterapkan di STAIN Ponorogo khususnya dalam program SIAKAD, untuk mengungkap faktor-faktor  yang menjadi penghambat dengan menggunakan teori dari model- model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh pakar studi implementasi kebijakan, diantaranya diadopsi dari model Edwards dan Van Horn Van Meter.

Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dalam pendekatan kualitatif gejala-gejala, informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari hasil pengamatan selama berlangsungnya proses penelitian. Data dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam dua hal yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah informan yang berkompeten, diantaranya adalah Wakil Ketua bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga, Kasubag Akademik, kemahasiswaan dan Alumni, Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, beberapa dosen, mahasiswa serta beberapa unit yang terlibat dengan program SIAKAD. Sedang untuk data sekunder, sebagai sumber data dalam penelitian ini, berupa arsip, laporan, peraturan, seperti tentang Buku Petunjuk Teknis Kegiatan, tugas pokok dan fungsi pegawai daftar personalia dan sebagainya. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi E-Government dalam Pelayanan khususnya pada Penerapan Program SIAKAD di STAIN Ponorogo dalam pelaksanaannya belum bisa berjalan seperti yang diharapkan. Berbagai hambatan ditemukan dalam pelaksanaan program SIAKAD tersebut mulai dari kurangnya komunikasi antar pelaksana, keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan digunakan hingga kurangnya dukungan dari struktur birokrasi yang ada

Saran dalam implementasi program SIAKAD ini, Perlu dilakukan sosialisasi tentang diterapkannya  program SIAKAD, baik dengan cara tatap muka secara langsung, maupun dengan berbagai media yang ada di kampus, adanya penambahan pegawai dengan kompetensi penguasaan IT dan juga penambahan server dan kapasitas bandwith yang didukung dengan keberpihakan anggaran yang memadai , serta segera dilakukan langkah-langkah kongkrit dari sisi birokrasinya terutama dalam rangka memperkuat proses implementasi program SIAKAD melalui penyiapan SOP, Surat-surat Keputusan, serta dokumen-dokumen administratif lain  yang diperlukan.

Kata kunci : Implementasi, e-government, pelayanan, SIAKAD

NUR RAHMAWATI HAMIDAH.  S241008016. 2014. Hambatan Implementasi E-Government Dalam Pelayanan (Studi Kasus Penerapan Program SIAKAD DI STAIN Ponorogo). TESIS. Pembimbing I: Dr. Widodo Muktiyo, M.Com. Pembimbing II: Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si. Program Studi Magister Administrasi Publik. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

ABSTRACT

               This study aimed to analyze the factors that hinder the implementation of E-Government in the application of SIAKAD program in STAIN Ponorogo. the research descriptively present how e-government since nationally issued with Presidential Decree No. 3 of 2003 is applied in STAIN Ponorogo especially in SIAKAD program. And also to uncover constrain of the application, by using theoretical models of policy implementation proposed by experts in policy implementation, adopted from model of Edwards and Van Horn Van Meter .

               This study used a qualitative approach with case study design. The data in this study were grouped into primary data and secondary data. The primary data source is the reference in this study is competent informants, including the Vice-Chairman of the Academic and Development Institute, Head of Academic affairs, student and alumni, Head of Unit Information Technology and Data Base, lecturers, students, and some units involved in the SIAKAD program. As secondary data are archives, reports, regulations, such as the handbook of Technical activities, duties and functions of employee personnel list. Data analysis was performed through data reduction , data display and data verification.

               Based on the results of this study, it was concluded that the implementation of E-Government of SIAKAD program in STAIN Ponorogo couldn’t run as expected. Various obstacles found in the implementation of the SIAKAD program. The obstacles are lack of communication between the executive, the limited owned resources, and  lack of support from the existing bureaucratic structures.

               Suggestions for the implementation of the SIAKAD program are 1) doing  socialization on the implementation of SIAKAD program to the employee, directly or using variety of media, 2) the addition of employees with IT competence and 3) also the addition of servers and bandwidth capacity, 4) funding support, 5) concrete steps in order to strengthen the process of the program implementation including the preparation of SOP, letters of decision, as well as other required administrative documents.

Key Word : Implementation, e-government, service, SIAKAD

Kalender Akademik tahun 2014-2015

download disini