nilai mata kuliah Metode Penelitian Administrasi (Drs. Y. Slamet, M.Sc., Ph.D)

download disini

nilai mata kuliah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sektor Informal (Drs. Y. Slamet, M.Sc., Ph.D)

download disini

nilai mata kuliah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sektor Informal (Dr. Argyo Demartoto, M.Si)

download disini

nilai mata kuliah Isu dan Formulasi Kebijakan Publik (Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D)

download disini

Collaborative Governance dalam Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Muslim Thailand Selatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Muhama Lohmi. S241208016. 2014. Collaborative Governance dalam Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Muslim Thailand Selatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. THESIS. Pembimbing I: Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D Pembimbing II: Dr. Didik G. Suharto, S.Sos. ,M.Si Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Proses pelaksanaan collaborative Governance dalam Penyediaan baesiswa pendidikan bagi Mahasiswa muslim Thailand selatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Bagaimana Peran masing-masing stakeholder dalam proses pelaksanaan collabolative Governance dalam Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Muslim Thailand Selatan di UniversitasMuhammadiyah Surakarta (UMS).

Jenis Penelitian adalah deskriptif kualitatif, sampel ditentukan melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan telaah dokumen. Validitas melalui triangulasi data dan sumber, dan data dianalisis melalui analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa sudah ada kolaborasi diantara para stakeholder, yaitu SBPAC, UMS dan Mahasiswa muslim Thailand selatan di UMS. Kolaborasi yang telah dilaksanakan meliputi :1) UMS telah menetukan Penyediaan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa muslim Thailand selatan, 2) SBPAC komunikasi dan koordinasikan telah dilakukan Pendaftran dengan Proses tertentu, 3) Ada sepakatan Memorandum Of Understanding (MOU)  mengenai beasiswa pendidkan bagi Mahasiswa muslim Thailand selatan di UMS 4) Ada Pemahaman dalam tepat mengatasi masalah bersama mengenai proses pelaksanaan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa muslim thailand selatan di UMS.

 Kata Kunci : Collaborative Governance, UMS, SBPAC

ABSTRACT

Muhama Lohmi. S241208016. 2014. Collaborative Governance In The Provision Of Education Scholarships For Muslim Students In Southern Thailand At University Of Muhammadiyah Surakarta. THESIS. Supervisor I: Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D II: Dr. Didik G. Suharto, S.Sos., M.Si Post-graduate program of Public Administration, University Of Sebelas Maret

This study aims to determine how the implementation process of collaborative governance in the provision of educational scholarships for Muslim students in southern Thailand University of Muhammadiyah Surakarta and How The role of each stakeholder in the implementation process collabolative Provision Governance in the Muslim Student Scholarship for South Thailand in University of Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Type is descriptive qualitative study, the sample is determined by purposive sampling. Data collected through interviews, direct observation, and document review. Validity through the triangulation of data and sources, and the data were analyzed through interactive analysis.

The results of this study found that there was collaboration among stakeholders, namely SBPAC, UMS and southern Thailand Muslim Students at UMS. Collaboration that have been implemented include: 1) determine provision UMS have scholarships for students of Muslim southern Thailand, 2) SBPAC communication and coordinate the registration has been done with a particular process, 3) There is disagreement Memorandum Of Understanding (MOU) on education scholarships for Thai Muslim Students south in UMS 4) There is a proper understanding in solving common problems regarding the implementation process of education scholarships for Muslim students in UMS southern thailand.

Keywords: Collaborative Governance, UMS, SBPAC

Surat Pemberitahuan Masa Studi angkatan 2008

download disini

Jadwal Herregistrasi Semester Agustus 2014 – Januari 2015 dan Surat Edaran

download disini

SOAL UJIAN AKHIR (K.D) MATA KULIAH METODE PENELITIAN ADMINISTRASI (MPA)

download disini

Analisis Proses Implementasi Perlindungan Sosial Lanjut Usia oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta

Hendra Wjayanto. S241208004. 2014. Analisis Proses Implementasi Perlindungan Sosial Lanjut Usia oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. TESIS. Pembimbing I : Dr. Didik G. Suharto, S.Sos., M.Si. Pembimbing II : Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

ABSTRAK

Kesejahteraan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap warga Negara. Akan tetapi pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah tidak rata. Sehingga dampaknya menimbulkan permasalahan sosial. Salah satu permasalahan sosial yang muncul yaitu semakin berkembangnya fenomena lansia terlantar, permasalahan lanjut usia terlantar juga dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakara. Di Kota Surakarta telah terjadi pergeseran nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat yaitu berkurangnya penghormatan kepada lanjut usia. Nasib lanjut usia terlantar masih termarginalkan dan belum mendapatkan perhatian dari Negara. Sebagai Negara kesejahteraan, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan dalam hal ini lanjut usia terlantar, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan hidup lanjut usia terlantar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai realita yang terjadi dalam proses implementasi perlindungan sosial lansia yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi perlindungan sosial lanjut usia oleh Dinsosnakertrans Kota Surakarta

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Studi dilakukan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi dan telaah dokumen. Validitas data diperoleh dengan cara trianggulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi perlindungan sosial lanjut usia oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta belum berjalan efektif. Meskipun beberapa tahapan dalam perlindungan sosial lansia telah dilaksanakan, namun belum mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi seluruh lanjut usia terlantar di Kota Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari pendekatan yang dipakai dalam perlindugan sosial lansia di Kota Surakarta hanya mencakup pada pemenuhan kebutuhan dasar saja, belum berorientasi pada tujuan dari kebijakan (basic approach). Selain itu dari dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial belum mencukupi. Kurangnya dukungan dari pemerintah terkait belum adanya Perda yang pro terhadap lansia di Kota Surakarta. Koordinasi yang terjalin antara pihak-pihak terkait masih belum berjalan secara intensif dan efektif. Belum memadainya fasilitas dan sarana dan prasarana yang ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan sosial lansia di Kota Surakarta terdiri dari faktor penghambat yaitu keterbatasan sumber daya, integarsi antar organisasi pelaksana, perhatian media, akses formal ke organisasi lain. Sedangkan faktor pendukung yaitu kejelasan dan konsistensi tujuan, sikap kelompok sasaran, komitmen pejabat pelaksana, dukungan publik

Kata kunci : kesejahteraan sosial, kebijakan publik, perlindungan sosial, lansia, lansia terlantar

 

Hendra Wjayanto. S241208004. 2014. Social Protection Elderly Implementation Process Analysis by  the Department of the Social, Labour and Transmigration Surakarta. THESIS. Supervisor I: Dr. Didik G. Suharto, S.Sos., M.Si. Supervisor II: Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si, Post-graduate Program of Sebelas Maret University, Surakarta.

ABSTRACT

Welfare is a goal to be achieved by every citizen. However, the development of social welfare by the Government uneven. So that raises the impact of social problems. One of the social problems that arise is the growing phenomenon of elderly, elderly neglected problem is also faced by the Government Surakara. In Surakarta has been a shift in cultural values that exist in the society where less respect for the elderly. The fate of the neglected elderly still marginalized and not get the attention of the State. As the welfare state, then Indonesia has an obligation to provide social protection to vulnerable groups in this neglected elderly, as stated in Law No. 13 Year 1998 about Social Welfare Elderly. Governments both at the central and regional levels have an obligation to improve the lives of neglected elderly.

This study aims to analyze the reality that occurs in the process of implementation of the social protection of elderly by the Departement of Social, Labour and Transmigration Surakarta (DSTKTKS) and to analyze the factors that affect the implementation of social protection of the elderly by Department the Social, Labour and Transmigration Surakarta (DSTKTKS).

This reseacrh is a qualitative descriptive study. This research conducted at the Department of the Social, Labour and Transmigration Surakarta (DSTKTKS). Determination technique is purposive informant and snowball. The data was collected through interviews, observation and study of related documentation. The validity of the data obtained by triangulation of sources. The data analysis technique used is the interactive analysis, include the data reduction, data displays and conclusions.

The results of the study showed that the process of implementation of social protection Department the Social Service, Labour and Transmigration Surakarta (DSTKTKS) had not been effective. Although some stages in the social protection of elderly has been implemented, but not yet able to provide for the welfare of the entire impact of abandoned elderly in Surakarta. It can be seen from the approach used in social protections elderly in Surakarta only includes the fulfillment of basic needs only, not goal-oriented policy (basic approach). Addition of support resources both human and financial resources have not been sufficient. Lack of support from the government by regarding regulation of the pro-elderly in Surakarta. Coordination that exists between stakeholders has not yet intensively and effectively. Inadequate facilities and existing infrastructure. The factors that affect the social protection of the elderly in the city of Surakarta consists of inhibiting factors such as limited resources, organizational integration, media attention, formal access to other organizations. While, the supporting factors are clarity and consistency purposes, the attitude of the target group, the implementing agency commitment, public support.

Key words: social welfare, public policy, social protection, elderly, neglected elderly.

Penguatan Kapasitas Community Governance melalui Social Capital (Studi Kasus: Masyarakat Pesisir Kota Baubau, Sulawesi Tenggara)

ABSTRAK

Andy Arya Maulana Wijaya, S241208017. 2014. Penguatan Kapasitas Community Governance melalui Social Capital (Studi Kasus: Masyarakat Pesisir Kota Baubau, Sulawesi Tenggara). TESIS. Pembimbing I: Drs. Sudarmo, MA.,Ph.D, II: Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. Program Studi Administrasi Publik. Universitas Sebelas Maret.

Paradigma governance menyatakan komunitas juga memiliki kapasitas untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti halnya pemerintah dan pasar. Dalam situasi pemerintah dan pasar terkadang tidak mampu mengatasi berbagai persoalan-persoalan publik dengan efektif, komunitas juga bisa mengatasi atau turut mengidentifikasi masalah publik melalui social capital yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan mengkaji aktivitas dan interaksi yang dilakukan komunitas masyarakat pesisir di Kota Baubau, dimana proses tersebut berkenaan sebagai bentuk penguatan kapasitas community governance melalui social capital.

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sampel ditentukan melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan telaah dokumen. Validitas melalui triangulasi data dan sumber, dan data dianalisis melalui analisis interaktif.

Penelitian ini menemukan bahwa penguatan kapasitas kelompok masyarakat melalui social capital ditunjukkan pada: 1) bonding yaitu kepemimpinan lokal, kemampuan mengelola organisasi, gerakan menabung, berbagi informasi dan pengetahuan. 2) bridging yaitu pengembangan inovasi dan jaringan usaha melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat lainnya, 3) linking yaitu partisipasi kelompok dalam pengembangan masyarakat dan penyaluran bantuan bagi masyarakat pesisir. Situasi tersebut berlangsung dalam kelompok-kelompok masyarakat pesisir sebagai kapasitas community governance-nya masing-masing. Karena itu, penelitian ini menyimpulkan pada dua kategori kapasitas community dalam governance yang berlangsung di masyarakat pesisir Kota Baubau. Selain itu, partisipasi kelompok dengan pemerintah daerah dibutuhkan untuk penyediaan layanan publik dan program pengembangan masyarakat pesisir yang lebih responsif.

Kata Kunci : governance, community governance, social capital, masyarakat pesisir

 

 

ABSTRACT

Andy Arya Maulana Wijaya, S241208017, 2014. The Capacity Reinforcement of Community Governance through Social Capital (Case Study: Coastal Community of Baubau, Southeast Sulawesi). THESIS. Academic Advisor I: Drs. Sudarmo, MA., Ph.D, II: Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. Public Administration. University of Sebelas Maret.

The paradigm of governance argue that community has a capacity to govern, like state and market. In a situation where the government and market are not capable in dealing with many public problems effectively, community can overcome or identify the public problems through its own social capital. This research aims to examine the activity and interaction done by coastal community in Baubau where the process is in connection to the reinforcement form of community governance’s capacity through social capital.

The type of this research is descriptive qualitative and the sample was determined by purposive sampling. The collecting data was done by interviews, direct observation and document analysis. To validate the data, the writer applied data or source triangulation and it was analyzed through interactive analysis.

In this research, it is found that the capacity reinforcement of community through social capital is pointed to: 1) bonding, such as local leadership, the ability to manage the organization, saving movement, and many information as well as knowledge; 2) bridging, such as innovation development and business network through solid cooperation with other communities; 3) linking, such as group participation in community development and help distribution for coastal community. That situation takes place in groups of coastal community as the capacity of community governance from each of community. Therefore, this research concludes two categories of community capacity in governance that happen in the coastal community of Baubau. Besides, the participation of group with the local government is needed to supply the public service and more responsive development program of coastal community.

Keywords: governance, community governance, social capital, coastal community