Collaborative Governance dalam Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Muslim Thailand Selatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Muhama Lohmi. S241208016. 2014. Collaborative Governance dalam Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Muslim Thailand Selatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. THESIS. Pembimbing I: Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D Pembimbing II: Dr. Didik G. Suharto, S.Sos. ,M.Si Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Proses pelaksanaan collaborative Governance dalam Penyediaan baesiswa pendidikan bagi Mahasiswa muslim Thailand selatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Bagaimana Peran masing-masing stakeholder dalam proses pelaksanaan collabolative Governance dalam Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Muslim Thailand Selatan di UniversitasMuhammadiyah Surakarta (UMS).

Jenis Penelitian adalah deskriptif kualitatif, sampel ditentukan melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan telaah dokumen. Validitas melalui triangulasi data dan sumber, dan data dianalisis melalui analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa sudah ada kolaborasi diantara para stakeholder, yaitu SBPAC, UMS dan Mahasiswa muslim Thailand selatan di UMS. Kolaborasi yang telah dilaksanakan meliputi :1) UMS telah menetukan Penyediaan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa muslim Thailand selatan, 2) SBPAC komunikasi dan koordinasikan telah dilakukan Pendaftran dengan Proses tertentu, 3) Ada sepakatan Memorandum Of Understanding (MOU)  mengenai beasiswa pendidkan bagi Mahasiswa muslim Thailand selatan di UMS 4) Ada Pemahaman dalam tepat mengatasi masalah bersama mengenai proses pelaksanaan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa muslim thailand selatan di UMS.

 Kata Kunci : Collaborative Governance, UMS, SBPAC

ABSTRACT

Muhama Lohmi. S241208016. 2014. Collaborative Governance In The Provision Of Education Scholarships For Muslim Students In Southern Thailand At University Of Muhammadiyah Surakarta. THESIS. Supervisor I: Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D II: Dr. Didik G. Suharto, S.Sos., M.Si Post-graduate program of Public Administration, University Of Sebelas Maret

This study aims to determine how the implementation process of collaborative governance in the provision of educational scholarships for Muslim students in southern Thailand University of Muhammadiyah Surakarta and How The role of each stakeholder in the implementation process collabolative Provision Governance in the Muslim Student Scholarship for South Thailand in University of Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Type is descriptive qualitative study, the sample is determined by purposive sampling. Data collected through interviews, direct observation, and document review. Validity through the triangulation of data and sources, and the data were analyzed through interactive analysis.

The results of this study found that there was collaboration among stakeholders, namely SBPAC, UMS and southern Thailand Muslim Students at UMS. Collaboration that have been implemented include: 1) determine provision UMS have scholarships for students of Muslim southern Thailand, 2) SBPAC communication and coordinate the registration has been done with a particular process, 3) There is disagreement Memorandum Of Understanding (MOU) on education scholarships for Thai Muslim Students south in UMS 4) There is a proper understanding in solving common problems regarding the implementation process of education scholarships for Muslim students in UMS southern thailand.

Keywords: Collaborative Governance, UMS, SBPAC

Surat Pemberitahuan Masa Studi angkatan 2008

download disini

Jadwal Herregistrasi Semester Agustus 2014 – Januari 2015 dan Surat Edaran

download disini

SOAL UJIAN AKHIR (K.D) MATA KULIAH METODE PENELITIAN ADMINISTRASI (MPA)

download disini

Analisis Proses Implementasi Perlindungan Sosial Lanjut Usia oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta

Hendra Wjayanto. S241208004. 2014. Analisis Proses Implementasi Perlindungan Sosial Lanjut Usia oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. TESIS. Pembimbing I : Dr. Didik G. Suharto, S.Sos., M.Si. Pembimbing II : Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

ABSTRAK

Kesejahteraan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap warga Negara. Akan tetapi pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah tidak rata. Sehingga dampaknya menimbulkan permasalahan sosial. Salah satu permasalahan sosial yang muncul yaitu semakin berkembangnya fenomena lansia terlantar, permasalahan lanjut usia terlantar juga dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakara. Di Kota Surakarta telah terjadi pergeseran nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat yaitu berkurangnya penghormatan kepada lanjut usia. Nasib lanjut usia terlantar masih termarginalkan dan belum mendapatkan perhatian dari Negara. Sebagai Negara kesejahteraan, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan dalam hal ini lanjut usia terlantar, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan hidup lanjut usia terlantar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai realita yang terjadi dalam proses implementasi perlindungan sosial lansia yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi perlindungan sosial lanjut usia oleh Dinsosnakertrans Kota Surakarta

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Studi dilakukan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi dan telaah dokumen. Validitas data diperoleh dengan cara trianggulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi perlindungan sosial lanjut usia oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta belum berjalan efektif. Meskipun beberapa tahapan dalam perlindungan sosial lansia telah dilaksanakan, namun belum mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi seluruh lanjut usia terlantar di Kota Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari pendekatan yang dipakai dalam perlindugan sosial lansia di Kota Surakarta hanya mencakup pada pemenuhan kebutuhan dasar saja, belum berorientasi pada tujuan dari kebijakan (basic approach). Selain itu dari dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial belum mencukupi. Kurangnya dukungan dari pemerintah terkait belum adanya Perda yang pro terhadap lansia di Kota Surakarta. Koordinasi yang terjalin antara pihak-pihak terkait masih belum berjalan secara intensif dan efektif. Belum memadainya fasilitas dan sarana dan prasarana yang ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan sosial lansia di Kota Surakarta terdiri dari faktor penghambat yaitu keterbatasan sumber daya, integarsi antar organisasi pelaksana, perhatian media, akses formal ke organisasi lain. Sedangkan faktor pendukung yaitu kejelasan dan konsistensi tujuan, sikap kelompok sasaran, komitmen pejabat pelaksana, dukungan publik

Kata kunci : kesejahteraan sosial, kebijakan publik, perlindungan sosial, lansia, lansia terlantar

 

Hendra Wjayanto. S241208004. 2014. Social Protection Elderly Implementation Process Analysis by  the Department of the Social, Labour and Transmigration Surakarta. THESIS. Supervisor I: Dr. Didik G. Suharto, S.Sos., M.Si. Supervisor II: Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si, Post-graduate Program of Sebelas Maret University, Surakarta.

ABSTRACT

Welfare is a goal to be achieved by every citizen. However, the development of social welfare by the Government uneven. So that raises the impact of social problems. One of the social problems that arise is the growing phenomenon of elderly, elderly neglected problem is also faced by the Government Surakara. In Surakarta has been a shift in cultural values that exist in the society where less respect for the elderly. The fate of the neglected elderly still marginalized and not get the attention of the State. As the welfare state, then Indonesia has an obligation to provide social protection to vulnerable groups in this neglected elderly, as stated in Law No. 13 Year 1998 about Social Welfare Elderly. Governments both at the central and regional levels have an obligation to improve the lives of neglected elderly.

This study aims to analyze the reality that occurs in the process of implementation of the social protection of elderly by the Departement of Social, Labour and Transmigration Surakarta (DSTKTKS) and to analyze the factors that affect the implementation of social protection of the elderly by Department the Social, Labour and Transmigration Surakarta (DSTKTKS).

This reseacrh is a qualitative descriptive study. This research conducted at the Department of the Social, Labour and Transmigration Surakarta (DSTKTKS). Determination technique is purposive informant and snowball. The data was collected through interviews, observation and study of related documentation. The validity of the data obtained by triangulation of sources. The data analysis technique used is the interactive analysis, include the data reduction, data displays and conclusions.

The results of the study showed that the process of implementation of social protection Department the Social Service, Labour and Transmigration Surakarta (DSTKTKS) had not been effective. Although some stages in the social protection of elderly has been implemented, but not yet able to provide for the welfare of the entire impact of abandoned elderly in Surakarta. It can be seen from the approach used in social protections elderly in Surakarta only includes the fulfillment of basic needs only, not goal-oriented policy (basic approach). Addition of support resources both human and financial resources have not been sufficient. Lack of support from the government by regarding regulation of the pro-elderly in Surakarta. Coordination that exists between stakeholders has not yet intensively and effectively. Inadequate facilities and existing infrastructure. The factors that affect the social protection of the elderly in the city of Surakarta consists of inhibiting factors such as limited resources, organizational integration, media attention, formal access to other organizations. While, the supporting factors are clarity and consistency purposes, the attitude of the target group, the implementing agency commitment, public support.

Key words: social welfare, public policy, social protection, elderly, neglected elderly.

Penguatan Kapasitas Community Governance melalui Social Capital (Studi Kasus: Masyarakat Pesisir Kota Baubau, Sulawesi Tenggara)

ABSTRAK

Andy Arya Maulana Wijaya, S241208017. 2014. Penguatan Kapasitas Community Governance melalui Social Capital (Studi Kasus: Masyarakat Pesisir Kota Baubau, Sulawesi Tenggara). TESIS. Pembimbing I: Drs. Sudarmo, MA.,Ph.D, II: Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. Program Studi Administrasi Publik. Universitas Sebelas Maret.

Paradigma governance menyatakan komunitas juga memiliki kapasitas untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti halnya pemerintah dan pasar. Dalam situasi pemerintah dan pasar terkadang tidak mampu mengatasi berbagai persoalan-persoalan publik dengan efektif, komunitas juga bisa mengatasi atau turut mengidentifikasi masalah publik melalui social capital yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan mengkaji aktivitas dan interaksi yang dilakukan komunitas masyarakat pesisir di Kota Baubau, dimana proses tersebut berkenaan sebagai bentuk penguatan kapasitas community governance melalui social capital.

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sampel ditentukan melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan telaah dokumen. Validitas melalui triangulasi data dan sumber, dan data dianalisis melalui analisis interaktif.

Penelitian ini menemukan bahwa penguatan kapasitas kelompok masyarakat melalui social capital ditunjukkan pada: 1) bonding yaitu kepemimpinan lokal, kemampuan mengelola organisasi, gerakan menabung, berbagi informasi dan pengetahuan. 2) bridging yaitu pengembangan inovasi dan jaringan usaha melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat lainnya, 3) linking yaitu partisipasi kelompok dalam pengembangan masyarakat dan penyaluran bantuan bagi masyarakat pesisir. Situasi tersebut berlangsung dalam kelompok-kelompok masyarakat pesisir sebagai kapasitas community governance-nya masing-masing. Karena itu, penelitian ini menyimpulkan pada dua kategori kapasitas community dalam governance yang berlangsung di masyarakat pesisir Kota Baubau. Selain itu, partisipasi kelompok dengan pemerintah daerah dibutuhkan untuk penyediaan layanan publik dan program pengembangan masyarakat pesisir yang lebih responsif.

Kata Kunci : governance, community governance, social capital, masyarakat pesisir

 

 

ABSTRACT

Andy Arya Maulana Wijaya, S241208017, 2014. The Capacity Reinforcement of Community Governance through Social Capital (Case Study: Coastal Community of Baubau, Southeast Sulawesi). THESIS. Academic Advisor I: Drs. Sudarmo, MA., Ph.D, II: Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. Public Administration. University of Sebelas Maret.

The paradigm of governance argue that community has a capacity to govern, like state and market. In a situation where the government and market are not capable in dealing with many public problems effectively, community can overcome or identify the public problems through its own social capital. This research aims to examine the activity and interaction done by coastal community in Baubau where the process is in connection to the reinforcement form of community governance’s capacity through social capital.

The type of this research is descriptive qualitative and the sample was determined by purposive sampling. The collecting data was done by interviews, direct observation and document analysis. To validate the data, the writer applied data or source triangulation and it was analyzed through interactive analysis.

In this research, it is found that the capacity reinforcement of community through social capital is pointed to: 1) bonding, such as local leadership, the ability to manage the organization, saving movement, and many information as well as knowledge; 2) bridging, such as innovation development and business network through solid cooperation with other communities; 3) linking, such as group participation in community development and help distribution for coastal community. That situation takes place in groups of coastal community as the capacity of community governance from each of community. Therefore, this research concludes two categories of community capacity in governance that happen in the coastal community of Baubau. Besides, the participation of group with the local government is needed to supply the public service and more responsive development program of coastal community.

Keywords: governance, community governance, social capital, coastal community

 

 

 

Kalender Akademik 2014/2015

Download disini

Partisipasi Masyaraat Dalan Perencanaan Pembangunan Melalui Program Desemvolvimento Local (PDL) Di Sub Distrito Same, Distrito Manufahi Timor Leste di Kab. Manufahi, Timor Leste

Agapito Tilman, S241208014. 2014. Partisipasi Masyaraat Dalan Perencanaan Pembangunan Melalui Program Desemvolvimento Local (PDL) Di Sub Distrito Same, Distrito Manufahi  Timor Leste di Kab. Manufahi, Timor Leste. TESIS.  Pembimbing I: Drs. Sudarmo, M,A., Ph.D. Pembimbing II: Prof. Dr. R.B Soemanto, M.A. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program Magister Administrasi Publik; Universitas Sebelas Maret Surakarta UNS

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat penting dalam sebuah pembangunan daerah. Oleh karena itu, di Negara Timor Leste ada sebuah program pembangunan lokal bernama Program Desemvolvimento Local. Program ini terdapat pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah sebagai percontohan, dengan fokus pada partisipasi masyarakat (Bottom Up Planning) untuk menumbuh kembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam merencanakan sendiri melalui kegiatan fisik pada pembangunan yang berskala kecil. Program ini berasaskan musyawarah melalui tahap konsultasi prioritas di desa, Kecamatan dan Kabupaten menuju implementasi municipality tahun 2016. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah melalui PDL atau Pembangunan lokal, sebagai kebijakan politik pemerintahan Timor Leste.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendeskripsikan suatu kejadian atau fenomena –fenomena sesuai realitas di lapangan. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah Administrador Distrito Manufahi, Administrador Sub Distrito Same, Koordenator Sub Departemen,  Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh masyarakat/pemuda dan gender serta partisipan masyarakat yang terjun langsung mengikuti PDL. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, pengamatan, dokumentasi dari kegiatan pelaksanaan PDL sesuai dengan topik penelitian di Administrasaun Distrito Same dengan fokus lokasi di Sub Distrito Same.

Kenyataan dilapangan menunjukan bahwa masih minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam  perencanaan pembangunan lokal, melalui tahap konsultasi maupun tahap pelaksanaan pembangunan lokal belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, walaupun ada dukungan PDL ini tapi masih sangat terbatas. Hal ini terjadi karena pada pelaksanaan infrastruktur PDL di Sub District, ada beberapa usulan kegiatan proyek yang dari masing-masing desa ketika sampai di Sub District dieliminasi, sehingga motivasi dan kehadiran masyarakat sebagai pendukung PDL mulai berkurang. Peneliti menemukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Sub Distrito Same dinyatakan gagal yakni: pertama; pemerintah lebih mengandalkan kepercayaan pada manajer proyek dan Tim internal bukan stakeholder. Kedua; pelaksanaan PDL dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu Minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, minimnya SDM baik pemerintah maupun masyarakat, keterbatasan anggaran PDL, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan melalui Program Desemvolvimento Local/PDL.

Agapito Tilman, S241208014. 2014. Society Participation In Development Planning Through Local Desemvolvimento Program (PDL) In Sub Distrito Same, Distrito Manufahi,  Timor Leste In the District Manufahi, Timor Leste. THESIS. Supervisor I: Drs. Sudarmo, M,A., Ph.D. Supervisor II: Prof. Dr. R.B Soemanto, M.A. Public Administration Program Master of Public Administration Program; Sebelas Maret University Surakarta

ABSTRACT

Society participation is important in a development area. Therefore, in the Democratic Republic of Timor-Leste there is a local development program named Local Development program. These programs are the delegation of authority to the central government as a pilot region, with a focus on society participation (Bottom Up Planning) to cultivate initiative and active role in planning their own society through physical activity on a small scale development. This program is based on the deliberation through priority consultation phase in the village, sub-district and district toward municipality implementation in 2016. The objective of the research is to determine the Society Participation in Local Development Planning through the PDL or local development, as the government policy of Timor Leste.

This type of the research used in this study was a descriptive study with a qualitative approach. It was to describe an event or phenomena match the reality on the ground. The subject of this study was the Administrator of Manufahi Distrito, Distrito Same Sub Administrator, Coordinator Sub Department, headman, hamlet head, community leaders / youth and gender and society participants who worked directly following the PDL. The data collection techniques used in this study were interview techniques, observation, documentation of PDL activities in accordance with the research topic in Administrasaun Distrito Same with a focus on Sub Distrito Same.

            The fact in the field shows that the level of society participation in the local development planning is still low, through the consultation phase and the implementation phase of local development is not yet fully in accordance with what is expected and to accommodate the needs of the community, although there is a support for the PDL but it is still very limited. This happens due to the implementation of the PDL infrastructure in Sub-District, there are several proposed activities of the project in each village when  arriving at the Sub District eliminated, so the motivation and the presence of the society as a supporter of the PDL begin to decrease. Researcher finds that the implementation of infrastructure development in Sub Distrito Same declared failed as follows: first; governments rely more trust in the project manager and internal team than stakeholders. Second; PDL implementation is influenced by several factors, namely lack of society participation in development planning, lack of human resources both in the community and the government, PDL budget constraints, lack of coordination between government and community.

Keywords: Society Participation, Development Planning, Local Development Program (PDL).

Analisis Gender dalam Program Penanggulangan HIV dan AIDS (Kajian Evaluasi Terhadap Aspek Pemenuhan Kebutuhan Gender pada Kelompok Ibu Rumah Tangga di Kota Surakarta)

Haryani, Tiyas Nur. S241208009. 2014. Gender Analysis in HIV and AIDS Prevention Program (Evaluation Studies Gender Need of The Housewife in Surakarta). THESIS. Suvervisor I: Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si, II: Dr. Argyo Demartoto, M.Si. Magister Public Administration Postgraduated Program, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

ABSTRACT

The problem of HIV and AIDS is a challenges for Indonesia. In Surakarta, cases of HIV and AIDS is not only happening in key populations, but also occurs in the low risk group, in this case the housewife. The purpose of research is indicate the integration of gender in HIV and AIDS prevention programs in Surakarta since planning, implementation to monitoring and evaluation as well as to analize  the fullfillmentof  gender needs for the housewife.

This study is a descriptive study with qualitative data support. The sampling technique is done by purposive sampling. Techniques of data collection was obtained through in-depth interviews, documentation and observation. The validity of the data using triangulation of data where the researcher uses multiple data sources to collect the same data. Gender analysis techniques in this study using the model of Moser.

The results showed that, in responding to HIV and AIDS in Surakarta, documents intermediated planning Surakarta year 2010-2015, the Strategic Plan and the working plan Health Department is still working on netral gender. Therefore, the fullfillment of gender needs that found in both the planning document only has the potential to fill the practical gender needs of housewife on preventing HIV and AIDS in Surakarta. KPAD conditions in Surakarta, programs on HIV and AIDS prevention already gets the responsive in form of affirmative action for key populations vulnerable to HIV and AIDS in Surakarta. The fullfillment of gender needs of housewife contained in planning document in KPAD Surakarta dominated by the full fillment of practical gender needs. In the implementation of the HIV and AIDS prevention programm in Surakarta, the gender integration is formed in affirmative action in the event such as PMTCT, VCT and empowerment with the fullfillment of gender needs dominant the fullfillment og gender needs. While the monitoring and evaluation of government programs in Surakarta was inconsistent in integrating gender, as in the monitoring and evaluation of programs still gender blind without gender indicators in it as an evaluation tool .

Keywords : HIV and AIDS, Housewife, Gender Analysis Moser, Gender Needs, Content Analysis

Haryani, Tiyas Nur. S241208009. Analisis Gender dalam Program Penanggulangan HIV dan AIDS (Kajian Evaluasi Terhadap Aspek Pemenuhan Kebutuhan Gender pada Kelompok Ibu Rumah Tangga di Kota Surakarta). TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si, II: Dr. Argyo Demartoto, M.Si. Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

ABSTRAK

Permasalahan HIV dan AIDS menjadi tantangan bagi Indonesia. Di Kota Surakarta, kasus HIV dan AIDS saat ini tidak hanya terjadi di populasi kunci, tetapi juga terjadi pada kelompok resiko rendah, dalam hal ini Ibu Rumah Tangga dan anak. Tujuan penelitian yaitu melihat integrasi gender dalam program penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Surakarta sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi program serta dilakukan analisis pemenuhan kebutuhan gender bagi Ibu Rumah Tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan dukungan data kualitatif. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Validitas data menggunakan triangulasi data dimana peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama. Teknik analisis gender dalam penelitian ini menggunakan model Moser.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam menjawab persoalan HIV dan AIDS di Kota Surakarta, dokumen perencanaan RPJMD Kota SurakartaTahun 2010-2015, Renstra serta Renja SKPD Dinas Kesehatan masih bersifat netral gender. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan gender yang terdapat dalam kedua dokumen perencanaan tersebut hanya berpotensi untuk memenuhi kebutuhan praktis gender perempuan ibu rumah tangga dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Surakarta. Kondisi di KPAD Kota Surakarta, perencanaan kebijakan/program penanggulangan HIV dan AIDS telah ada yang responsif gender dalam bentuk affirmative action bagi populasi kunci rentan HIV dan AIDS di Surakarta. Pemenuhan kebutuhan gender bagi perempuan Ibu Rumah Tangga (IRT) yang termaktub dalam dokumen perencanaan di KPAD Kota Surakarta, dominan pada pemenuhan kebutuhan praktis gender. Pada implementasi program penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Surakarta, integrasi gender telah ada dalam bentuk affirmative action dalam kegiatan PMTCT, VCT dan pemberdayaan dengan pemenuhan kebutuhan gender dominan pemenuhan kebutuhan praktis gender. Sedangkan dalam monitoring dan evaluasi program pemerintah Kota Surakarta tidak konsisten dalam mengintegrasikan gender, karena dalam monitoring dan evaluasi program masih buta gender tanpa indikator gender di dalamnya sebagai alat evaluasi.

Kata kunci: Penanggulangan HIV dan AIDS, Ibu Rumah Tangga, Analisis  Gender, Kebutuhan Gender, Analisis Moser

Kerjasama Ormas dan Pemerintah Dalam Manajemen Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Perparkiran di Kota Surakarta)

Pific Mochtar Saptono Putro, S240905011. 2014. Kerjasama Ormas dan Pemerintah Dalam Manajemen Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Perparkiran di Kota Surakarta). TESIS. Pembimbing I : Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. Pembimbing II : Drs. Sudarmo MA, Ph.D. Program Studi Magister Administrasi Publik. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

ABSTRAK

Salah satu jenis pelayanan publik yang diberikan pemerintah kota Surakarta adalah pelayanan perparkiran. Sesuai dengan prinsip Governance, pemerintah melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam pelayanan publik. Merujuk pada hal tersebut maka proses pelayanan perparkiran hendaknya dilakukan secara sinergis dan terpadu antara pemerintah dan ormas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama antara pemerintah dan ormas dalam pelayanan perparkiran di Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan informan pejabat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, juru parkir, stake holder serta masyarakat yang mengakses pelayanan parkir. Teknik penentuan informan dengan menggunakan purposive sampling. Data sekunder yang bersumber dari dokumentasi yang sudah ada. Analisis data dilakukan dengan model interaktif, sedangkan validitas data dilakukan dengan triangulasi data.

Berdasarkan hasil penelitian, kerjasama ormas dan pemerintah dalam pelayanan perparkiran di Kota Surakarta telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelatihan dan pembekalan jukir, penetapan batas lokasi parkir. Dalam kerjasama pada tataran jenis struktur jaringan yang digunakan dengan model self governance dimana semua anggota stakeholder terlibat dalam organisasi massa, pada tataran akses terhadap otoritas, adanya standar prosedur yang jelas. Sedangkan pada kepercayaan diantara para partisipan bahwa para stakeholder dalam ormas terdapat kepercayaan yang kuat diantara anggotanya.  Namun adanya kepercayaan yang kuat dan standar prosedur yang jelas pada jenis jaringan self organisation masih ditemukan hambatan dalam pengelolaan pelayanan perparkiran di Kota Surakarta, yaitu pada tataran akses terhadap sumber daya dan berbagi informasi antara anggota organisasi masyarakat. Saran pada pemerintah Kota Surakarta diantaranya memperbaiki manajemen pengelolaan parkir, menjalin komunikasi yang baik dengan ormas dan jukir, dan memberikan sanksi tegas terhadap jukir yang tidak tertib.

Kata kunci : parkir, collaborative governance, kepercayaan

Pific Mochtar Saptono Putro, S240905011. 2014. The Collaboration of Mass Organization and Government in Public Service Management (A Study on Parking Service in Surakarta City). THESIS. First Counselor: Dr. Drajat Tri Kartono, M. Si. Second Counselor: Drs. Sudarmo MA, Ph.D. Public Administration Magister Study Program. Postgraduate Program of Surakarta Sebelas Maret University.

ABSTRACT

One of public service types the Surakarta City government provides is parking service. In line with Governance principle, the government involves the private sector and the community in public service. For that reason, the parking service process should be conducted synergistically and in integrated manner between government and mass organization. This study aimed to analyze the collaboration of government and mass organization in parking service in Surakarta City. This research was taken place in Surakarta City. This study was a descriptive qualitative research with the officials of Transportation, Communication and Informatics Service, parking officers, stakeholders, and community accessing the parking service, as the informants. The informant was selected using purposive sampling technique. The secondary data derived from the existing documentation. The data analysis was conducted using an interactive model, while data validity was conducted using data triangulation.

Considering the result of research, it could be found that the collaboration of mass organization and government in parking service in Surakarta City had been implemented well. It could be seen from the presence of training and briefing for the parking officers, and the determination of parking location border. In the collaboration at type level, the network structure used was self-governance model in which all stakeholders engaged in mass organization, while at the level of access to authority, there was an obvious procedure. Meanwhile regarding the confidence between participants, there was a strong confidence among the members of stakeholders in mass organization. Nevertheless, there was still some constraint found in parking service management in Surakarta city, particularly at the level of access to resource and sharing information between the members of mass organization. The government of Surakarta City was recommended to improve the parking service management, to establish good communication with mass organization and parking officer, and to impose firm sanction to undisciplined parking officer.

Keywords: parking, collaborative governance, confidence.